Warga Taput Demo, jangan Larang Rakyat Mengelola Tanah Adat

Tarutung – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Tapanuli Utara (ST Taput) dan Komunitas Masyarakat Adat Tapanuli Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (26/9). Masyarakat mendesak pemerintah agar tidak melarang rakyat dalam mengelola tanah adat.

Pengunjuk rasa berharap agar pemerintah mengedepankan perlindungan hak-hak petani dan masyarakat adat berdasarkan mekanisme adat yang sudah dihidupi masyarakat secara turun menurun.

“Pemerintah dan DPRD Tapanuli Utara dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang program land reform (Perhutanan Sosial-Tora) harus mengutamakan skema hutan adat atau tanah adat. Karena data SK 579 Tahun 2014 tentang penunjukan kawasan hutan Sumatera Utara luas kawasan hutan Tapanuli Raya sekitar 3 juta Ha,” Ketua ST TAPUT Togap Simanjuntak didampingi Sekretaris ST TAPUT Aladdin Simanjuntak dan masyarakat adat pomparan Op Bolus Parsaoran Simanjuntak, masyarakat adat Hutaginjang Polma Rajagukguk serta masyarakat adat Onan Harbangan I.M Simanjuntak.

Sementara, katanya, berdasarkan hutan register Belanda di kawasan Tapanuli Raya hanya 2 juta Ha, maka 1 juta Ha kawasan hutan mengakibatkan tanah-tanah adat dan hutan adat diklaim sebagai kawasan hutan negara dan juga menutup akses masyarakat dalam menguasai dan mengelola tanah.

Togap mengatakan, masyarakat meminta mempercepat proses penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPMHA) di Tapanuli Utara. Mendesak pemerintah mendukung pengembangan usaha pasca panen petani untuk meningkatkan nilai jual komoditi pertanian dan ekonomi petani Tapanuli Utara.

“Kami meminta agar pemerintah mendukung percepatan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa agar cita – cita Desa Membangun dapat terwujud melalui penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,” sebutnya.

Dikantor Bupati,  aksi unjukrasa tersebut langsung diterima Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi. Nikson menyampaikan, akan menyelesaiakan secara dialog dan sudah mempersiapkan Perda yang sekarang masih berada di DPRD, namun masyarakat harus bersabar karena masih proses.

“Sesuai tuntutan dari masyarakat adat bius Hutaginjang, Naga Saribu Onan Harbangan sudah selesai, sudah diproses, namun masyarakat harus bersabar karena sudah ditangani di DPRD Tapanuli Utara,” tuturnya Nikson Nababan didampingi Dandim 0210/TU Letkol Rico Siagian. (as/osi)

Berikan Saran dan Informasi anda di Situs Nababan ini ....terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s